Penyempurnaan Aadministrasi Negara RI

Sebagai sistem, administrasi Negara Indonesia perlu terus dikembangkan dan di sempurnakan dalam segala aspeknya, sehingga sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional, sistem administrasi Negara Republik Indonesia senantiasa mampu mengatasi segala kendala, menjawab tantangann dan memanfaatkan peluang yang timbul balik dalam lungkungan nasional, regional dan global. Pengembangan dan penyempurnaan yang terus-menrus dilakukan itu, disebakan antara lain:

1. Semakin meningkatnya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik volume maupun intensinya.
2. Keberhasilan pembangunan telah pula menimbulkan masalah-masalah baru.
3. Adanya perkembangan berbagai factor lingkungan  termasuk pula perkembangan dan perubahan dunia internasional.

Penyempurnaan Administrasi Negara Indonesia secara sungguh-sungguh telah di mulai sejak tahun 1966 dengan dibentuknya Tim Pembantu Presiden untuk penyempurnaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan ( Tim PAAP ) dengan Keppres No.266 Tahun 1966, yang antara lain telah menghasilkan penataan kembali kedudukan dan hubungan antar Lembaga-lembaga Negara, penertiban susunan organisasi dan pembagian tugas-tugas Departemen dengan Keputusan Presiden Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 dan No. 75/U/Kep/11/1966. Kemudian dengan TAP MPRS No.XLI/MPRS/1968, MPRS telah memberikan perintah kepada Presiden untuk melnajutkan penyempurnaan dan pembersihan aparatur Negara.

Penyempurnaan, pembangunan atau pendayagunaan adminstrasi Negara atau aparatur Negara perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.  Penyempurnaan dari tahap yang satu ke tahap yang berikutnya harus merupakan peningkatan, perluasan dan pendalamn dari apa yang telah yang telah dilakukan dan dilaksankan dalam tahap sebelumnya. Upaya tersebut ditunjukan untuk memantapkan Sistem Administrasi Negarab Republik Indonesia dan pelaksanaanya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta selalu mampu memenuhi tuntutan dinamika bangsa. Kebijaksaanaan pokok penyempurnaan, pembangunan dan pendayagunaan administrasi/aparatur Negara selalu tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, Krida ( program ) Kabinet Pembangunan dan Repelita.

Sasaran pembanguna aparatur Negara dalam PJP II adalah tercipta dan berfungsinya aparatur Negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan professional. Adapun sasaran dalam Repelita VI sebagai tahapan pertama dalam PJP II adalah penataan manajemen aparatur Negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusiannya. Dalam rangka mewudjudkan sasaran Repelita VI di bidang aparatur Negara, Krida kedua Kabinet Pembangunan VI berbunyi: “meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur Negara menuju terwudjudnya pemetintahan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan pada rakyat Indonesia.” Aparatur Negara, sebagamana disebutkan dalam GBHN 1993, adalah keseluruhan lembaga dalam pejabat Negara serta pemerintahan Negara yang meliputi apartur kenegaraan dan pemerintahan.

Sistem Administrasi Negara RI (SANKRI)

Proklamasi kemerdekaan Indonesi 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamsi kemerdekaan itu telah mewujudkan Negara Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Namun Negara yang diproklamasikan kemerdekaanya itu bukan merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, maka sesuai dengan sistem pemerintahan Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, pemerintahan Republik Indonesia menyelenggarakan adminstrasi Negara yaitu keseluruhan penyelenggara kekuasaan pemerintah Negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur Negara serta segenap dana daya demi terciptanya tujuan Nasioanl dan terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia seperti ditetapkan dalam UUD 1945.

Oleh karena itu SANRI berdasarkan sistem pemerintahan Negara, harus merupakan penjabaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dalam keseluruhan penyelengaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewudjudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam operasionalnya SANRI berlandaskan GBHn dan berbagai kebijaksaan lain.

SANRI secara simultan dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai factor lingkungan, baik lingkungan social maupun lingkungan fisik alami. SANRI bukan saja dipengaruhi oleh factor nasional tetapi juga dipengaruhi oleh factor regional dan global. Dengan demikian SANRI terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi masyarakatnegara Indonesia serta perubahan dan perkembangan berbagai factor lingkungan tersebut . oleh karena tak ada satupun Negara lain yang memiliki landasan filosofis dam konstitusional serta keseluruhan factor ekologi yang sama dengan SANRI, maka SANRI adalah unik Indonesia. SANRI  bersama-sama dengan berbagai factor lingkungan tersebut membentuk sistem kehidupan nasional Indonesia. 

Mengingat administrasi Negara adalah suaru sistem, maka penanganan masalah serta pengembangan konsepsi SANRI harus di lakukan melalui pendekatan sistem, yang bersifat komprehensif dan terpadu.

Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem

Suatu Sistem pada hakikatnya adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung satu sama lainnya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi atau totalitas serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu.

Secara elementer, administrasi terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih, yang bekerja sama melakukan kegiatan tertentu dengan saran tertentu untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Dengan sendirinya  antara manusia, kerja sama, kegiatan, sarana dan tujuan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu administrasi merupakan suatu system dan kelima hal tesebut merupakan sub-subsistemnya. Sebagai suatu sistem, administrasi merupakan sistem yang bersifat :

1. Abstrak, karena tidak dapat dikenali wujud rupanya.
2. Buatan manusia  (man-made systems)
3. Terbuka (open system), karena peka terhadap pengaruh lingkungan baik social maupun fisik.
4. Hidup (living sytem), berkembang terus akibat sistem terbukannya.
5. Komplesks, karena di dalamnya terdapat banyak subsitem, sehingga banyak terjadi hubungan antar-subsistem yang satu dengan yang lainnya, si damping sistem administrasi sebagai suatu totalitas juga berinteraksi dengan sistem-sistem lainnya.

Administrasi Negara pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan Negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dalam abad modern ini adalah kesejahteraan masyarakat. Administrasi Negara merupakan sepsis atau kekhususan dari administrasi sebagai genus. Oleh karena itu administrasi Negara adalah juga suatu sistem, dengan sifat-sifatnya sebagaimana disebut diatas.

Administarsi Negara sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai subsistem, antara lain :

1. Tugas pokok.
2. Fungsi kelembagaan.
3. Ketatalaksanaan.
4. Kepegawaian
5. Sarana dan prasarana.

Sistem administrasi Negara berinteraksi dengan berbagai sistem lain seperti :

1. Politik.
2. Ekonomi
3. Social budaya.
4. Agama.
5. Hankam

Di samping dengan ekosistem seperti factor geografi, demografi dan kekayaan alam. Berbagai factor lain tersebut merupakan factor lingkungan hidup atau ekologi yang mewarnai administrasi Negara. Eksistensi sistem administarsi Negara menistrasi Negara juga diwarnai oleh landasan-landasan filosofi dan konstitusional dari Negara yang bersangkutan, disamping juga dipengaruhi oleh factor-faktor regional dan global.

Sistem administrasi Negara dengan berbagai sistem lain tersebut membentuk sistem kehidupan nasional.

Tiada satu Negara pun yang memiliki landasan filosofi dan konstitusional yang sama dengan Negara lain, demikian pula tiada satu Negara pun yang memiliki keseluruhan factor ekologi yang sama. Oleh karena itu sistem administrasi Negara dari suatu negra adalah unik hanya bagi negra yang bersangkutan